BeritaAktual87.id, Jakarta,-
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GM PEDE) Nusantara,
Kang Gunawan atau yang akrab disapa Kang Papau yang juga Ketua Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik (LP3) Jawa Barat, Mengecam keras atas tuntutan para Kades yang menuntut perpanjangan masa jabatan Kades dari 5-6 tahun semenjak dilantik sesuai UU no.6 tahun 2014 menjadi 9 tahun masa jabatan.
Kang Papau menyebut, Tuntutan para Kades tersebut tidak sesuai dengan sikap mayoritas masyarakat. Desa Desa yang ada di lndonesia di jamin 100%, Pada hakikatnya telah sepakat bahwa pemilihan terhadap Kepala Desa dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Mohon maaf kalau saat demo para Kades yang menuntut 9 tahun masa jabatan, dengan membawa isu bahwa itu adalah keinginan rakyat lndonesia menurutnya itu bohong besar, masyarakat Desa mana yang meminta hal itu?, katanya.
Kalian aja pada demo ke Jakarta membawa-bawa nama rakyat mayoritas, yang dalam hal ini rakyat sendiri tidak tahu menahu. Sebaiknya para Kades fokus bekerja, jangan bersikap macam-macam. Jujur saja kami ini sering mendapat pengaduan dari masyarakat banyak, justru teramat banyak para kades yang kinerjanya tidak bagus alias buruk, terangnya.
Bahkan masyarakat juga menginginkan cepat-cepat penggantian kepala Desa.
Semestinya para Kades ini sebagai pejabat publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap harinya, harus sadar diri, apabila memutuskan segala sesuatu.
Apalagi dengan membawa-bawa, semua itu adalah sebagai keinginan masyarakat/rakyat atau suara publik. masyarakat/ rakyat atau publik yang mana?,
mana hasil musyawarah bersama rakyatnya?.
Kalian berangkat ke Jakarta, saya yakin mayoritas rakyat kalian tidak tahu, bahwa uang yang dipakai itu duit darimana? ingat baju kalian warnanya coklat sebagai simbol pelayan rakyat, mestinya kalian itu fokus melayani rakyat!!! jangan bikin aneh-aneh, ungkapnya.
Kalau kalian berprestasi pastilah rakyat akan memilih kalian bisa sampai 3 Periode. Saya sebagai ketua umum gerakan masyarakat peduli desa Nusantara GM PEDE Nusantara meminta kepada DPR-RI,dan Presiden untuk menolak permohonan para kepala Desa yang pada demo tersebut.
UU dan peraturan-peraturan tentang Desa dan aparatur Desa yang ada itu sudah bagus dan sesuai dengan keinginan masyarakat Nusantara .
Dan untuk para kepala Desa
yang pada demo, ayolah kalian jangan bikin ulah lagi, fokuslah kepada pekerjaan, laksanakan tugas tugas kalian melayani rakyat, awas jangan kalian sibuk bisnis untuk kepentingan sendiri bahkan menggunakan jabatan sebagai sarana dan prasarana Desa dimanfaatkan untuk berbisnis pribadi.
Banyak terjadi kepala Desa ikut berbisnis di Desa yang sedang jabat, meski memakai tangan ke tiga,bikin CV, PT, untuk menggarap proyek-proyek yang ada.
Banyak juga kepala Desa yang berkinerja buruk, bahkan ada juga asosiasi kepala Desa, paguyuban kepala Desa yang justru di paguyuban itu bukannya saling memotifasi bagaimana berkinerja yang baik.
Justru ada kalanya kalau ada yang salah atau bermasalah disinyalir adanya sebuah patungan untuk mengkondisikan menutupi sebuah keburukan tersebut supaya tetap aman, Bahkan diduga ada pungutan dana iuran tutup kasus ,,,ini hal-hal yang tidak baik saya sangat mengecam, karakter, kelakuan, tabiat serta suatu kepicikan tersebut, bebernya.
Sumbet : Kang Iwan ( Kontributor )
0 Komentar :
Belum ada komentar.