Konsorsium NGO cianjur Menggelar diskusi menyoal "Perjalanan satu tahun Pemerintahan BHS-TBM

BERITA AKTUAL 87.id, Cianjur,- Gelaran tersebut adalah dalam rangka mengisi Hari Jadi Kabupaten Cianjur (HJC) yang ke- 345. "Diskusi bulanan rutin tersebut dilakukan Konsorsium NGO Cianjur (YLBHC-DEWAN KOTA -CLC -eLSAD -YAHI -PUSPIDA - P3EM) merupakan yang ke -4". Diskusi tersebut bertempat di Kantor LBH Cianjur, Jalan Siti Boededar Cianjur, pada Sabtu 16 Juli 2022 kemarin. Dalam rangkaian kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya, Prasetyo Harsanto, Ketua Fraksi GERINDRA, Heri Firmansyah, Baleglit PDIP Cianjur, Ridwan Mubarok, Ketua Cianjur Institut Lilis Nuraeni Aktivis Perempuan, Unang Margana Praktisi Hukum, dan sebagai moderator dalam diskusi itu dipandu Oden Muharam. Diskusi Rutin Bulanan (DRB) ini juga dihadiri oleh beberapa unsur peserta dari perwakilan seperti dari, Mahasiswa, Akademisi, Petani, Pedagang, Politisi, Tokoh Agama, Penggiat Buruh Migran, dll yang berjumlah ada sekira 50 orang. Dalam pengantarnya Ketua YLBH Cianjur, Ubun Burhanudin mengutarakan, Bahwa dengan adanya kegiatan DRB yang ke- 4 ini, adalah sebagai bagian dari "Pendidikan Hukum dan Politik bagi masyarakat". Hal ini juga sekaligus bisa memberikan edukasi hukum dan politik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cianjur, ujarnya. Sementara itu pemaparan dari Ketua Cianjur Institut, Lilis Nuraeni, menyampaikan, Kondisi pendidikan di Cianjur baik secara kwalitatif dan kwantitatif harus lebih dioptimalkan, juga nasib Buruh Migran, khususnya perempuan, harus dilindungi baik secara ekonomi, hukum dan politik, ujarnya. Lain hal'nya dengan Prasetyo, Ketua Fraksi GERINDRA, lebih menyoal kepada aspek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang posturnya masih belum memihak kepada kepentingan masyarakat, ujarnya. Dan menurut Heri Firmansyah, Pemerintahan HS-TBM, sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan RJPMD, akan tetapi ditengah situasi pemulihan ekonomi pasca covid perlu waktu dan singkronisasi dukungan semua pihak, ujarnya. Sementara itu Ridwan Mubarok, menyatakan, Pemerintahan HS-TBM gagal dalam mengelola Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Dari beberapa kegiatan kecenderungan "Abuse Of Power" (Penyimpangan Kekuasaan oleh Penguasa Lokal), ujarnya. Dalam hal ini juga Unang Margana, menyatakan kebijakan Pemerintahan HS-TBM, dalam prakteknya lebih berorientasi ke Kepentingan Politik 2024, sehingga dalam pelaksanaan programnya ada kesan diskriminatif, juga program Desa Manjur, harus dievaluasi dari sisi waktu pelaksanaan seminggu 3 kali, yang kurang efektif, ujarnya. Banyak hal juga yang disampaikan oleh beberapa perwakilan peserta yang memberikan kritikan serta masukan, dari persolan Kemiskinan, pendidikan, Pengangguran, Pedagang Pasar Induk, Buruh dan Buruh Migran,dll. Harapan ini di sampaikan oleh Topan sebagai perwakilan dari peserta agar kegiatan DRB, bisa bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan aksi, baik melalui hearing dengan Eksekuti dan Legislatif, ujarnya (DW)